Laporan: Slamet Riyadi
SALATIGAPOS.COM – Pada hari Rabu, (03/01/2024), Satuan Lalu lintas (Satlantas) dan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Salatiga memberikan sosialisasi dan himbauan kepada pemilik bengkel knalpot di Kota Salatiga untuk tidak memodifikasi atau melayani pemasangan knalpot brong.
AKP Suci Nugraheni, S.H., menyatakan, “Kami himbau pemilik bengkel agar tidak menjual atau melayani pemasangan knalpot brong, karena dampaknya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat,”katanya.
Himbauan telah dilakukan sejak hari Selasa, termasuk di bengkel seperti Donny Motor, bengkel Irfan Jalan Langensuko, Bengkel Sumber Sejati jalan A. Yani, dan bengkel Om Didik jalan Brigjend Sudiarto.
Hari ini, bersama Sat Reskrim, mereka kembali mendatangi bengkel-bengkel di sepanjang jalan Sukowati Salatiga untuk memberikan pemahaman bahwa knalpot brong hanya boleh digunakan untuk motor balap di lintasan balap, bukan di jalan raya.
Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Kamtibcarlatas di Kota Salatiga dan menjamin kenyamanan masyarakat. Pemilik bengkel otomotif dihimbau untuk tidak menerima modifikasi knalpot brong yang mengganggu kenyamanan.
Seorang pengemudi ojeg online, Adi, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Polres Salatiga dalam sosialisasi penertiban knalpot brong karena bisingnya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.
Kapolres Salatiga, AKBP Aryuni Novitasari, M.Psi, M.Si, Psi, menjelaskan bahwa Satlantas Polres Salatiga telah menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada bengkel motor terkait larangan modifikasi knalpot brong.
“Hal ini dilakukan guna menjaga ketertiban masyarakat. Polres Salatiga juga secara rutin melakukan penindakan terkait penggunaan knalpot brong, harapannya adalah kota Salatiga aman, nyaman, dan bebas dari knalpot brong,” jelas AKBP Aryuni Novitasari.
Penindakan dilaksanakan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menindaklanjuti keluhan terkait bisingnya suara knalpot brong.
AKBP Aryuni Novitasari mengharapkan agar pemilik bengkel dan toko tidak memodifikasi dan menggunakan knalpot yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009.
